Bahlil Desak Dirjen Minerba, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), segera menghapuskan penggunaan jasa konsultan dalam penanganan proyek tambang di Indonesia.
Bahlil menyatakan bahwa penggunaan jasa konsultan selama ini hanya menambah beban biaya dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa lebih mandiri dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek tambang yang sedang berjalan. “Sudah saatnya kita menghapus konsultan. Pemerintah punya kemampuan sendiri untuk menangani ini tanpa harus tergantung pada pihak ketiga,” tegas Bahlil dalam rapat tersebut.
Alasan Penghapusan Konsultan
Bahlil menyebutkan bahwa beberapa proyek tambang besar di Indonesia telah tertunda akibat keterlibatan konsultan yang justru memperpanjang proses pengambilan keputusan. Bahlil tidak main-main dengan permintaannya. Menurutnya, keberadaan konsultan di sektor pertambangan justru memperlambat proses investasi dan pengambilan keputusan. “Saya tidak ingin melihat konsultan lagi. Mereka hanya menambah panjang birokrasi dan membuat proses lebih lambat. Kita butuh efisiensi!” tegas Bahlil dalam pertemuan tersebut.
Bahlil tidak main-main dengan permintaannya. Menurutnya, keberadaan konsultan di sektor pertambangan justru memperlambat proses investasi dan pengambilan keputusan. “Saya tidak ingin melihat konsultan lagi. Mereka hanya menambah panjang birokrasi dan membuat proses lebih lambat. Kita butuh efisiensi!” tegas Bahlil dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan Bahlil ini mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai bahwa usulan tersebut adalah langkah positif untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembangunan sektor tambang di Indonesia. Namun, di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk sepenuhnya mengelola proyek tambang tanpa keterlibatan konsultan.
Reaksi dari Direktorat Jenderal Minerba
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari Bahlil. Lebih jauh, Bahlil menjelaskan bagaimana keterlibatan konsultan kerap kali menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. “Sudah banyak contoh di mana proyek tertunda hanya karena konsultan memberikan nasihat yang membingungkan. “Kami akan melakukan peninjauan menyeluruh untuk memastikan apakah benar penggunaan konsultan memperlambat proses. Kepala BKPM tersebut juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam masa percepatan investasi di berbagai sektor, termasuk pertambangan.
Selain itu, Dirjen Minerba juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pengawasan proyek tambang. Menurutnya, meskipun penghapusan konsultan bisa mengurangi biaya, ada aspek-aspek teknis tertentu yang mungkin memerlukan keahlian dari pihak luar.
Dampak Penghapusan Konsultan bagi Proyek Tambang
Jika penghapusan konsultan ini benar-benar diterapkan, maka akan ada beberapa dampak signifikan bagi proyek-proyek tambang di Indonesia. Pertama, pemerintah harus meningkatkan kapasitas internal, khususnya di Direktorat Jenderal Minerba, untuk menangani berbagai aspek teknis dan pengawasan proyek tambang. Kedua, percepatan proses pengambilan keputusan bisa berdampak pada peningkatan investasi di sektor tambang.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan pandangan Bahlil. Beberapa pengamat industri berpendapat bahwa konsultan justru memainkan peran strategis dalam membantu perusahaan navigasi regulasi kompleks di sektor pertambangan. “Konsultan berperan penting dalam memberikan panduan teknis dan hukum. “Kita punya sumber daya yang luar biasa. Jangan sampai keterlambatan birokrasi dan ketergantungan pada konsultan membuat investor mundur,” ujarnya.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Sebagai tindak lanjut dari desakan ini, pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan baru terkait pengelolaan sektor tambang, termasuk evaluasi peran konsultan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kementerian ESDM tengah mempersiapkan strategi untuk memperkuat internal mereka, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi, guna menggantikan peran konsultan.
Dalam konteks ini, Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mempercepat pembangunan dan menjaga keberlanjutan proyek tambang di Indonesia. “Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Kita semua harus berperan dalam memperbaiki sistem ini,” tambahnya.
Penegasan Bahlil: Jangan Tergantung Pihak Ketiga
Bahlil kembali menegaskan bahwa sudah waktunya pemerintah Indonesia mandiri dalam mengelola sektor strategis seperti tambang. Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada konsultan asing maupun lokal hanya memperlambat laju perkembangan proyek-proyek tambang. “Kita punya kemampuan, kenapa harus tergantung pihak ketiga? Saatnya kita bergerak cepat dan mandiri,” pungkas Bahlil.
Dengan dorongan kuat dari Bahlil, diharapkan ada perubahan signifikan dalam kebijakan pengelolaan proyek tambang di Indonesia. Penghapusan konsultan ini bisa menjadi awal dari era baru di sektor pertambangan yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi.
Meta Deskripsi
Bahlil desak Dirjen Minerba untuk menghapus konsultan dalam proyek tambang guna meningkatkan efisiensi. Pelajari dampak kebijakan ini dan reaksi berbagai pihak.